Lombok Barat - Dalam Rangka Memperkuat Keamanan Pangan BPPOM Mataram dan Pemkab Lombok Barat menggelar Pelatihan Kader Keamanan pangan Desa. Kegiatan ini dilaksanakan di Aula GEM Pearls, Meninting Batulayar, Lombok Barat, Rabu (10/5/2023). Hadir dalam kegiatan ini Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid, Kepala BPPOM Mataram Dra. I Gusti Ayu Adhi Aryapatni, A.Pt, Sejumlah kepala OPD, Kepala Desa, Kader Keamanan Pangan Desa, Penyuluh dan Sanitarian Kesehatan.
Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid Dalam sambutannya menyampaikan bahwa Lombok Barat terus berupaya melakukan percepatan penurunan stunting. Hal ini sesuai dengan program prioritas Pemerintah Pusat. Ia mengatakan bahwa target penurunan stunting di Lombok Barat tahun 2024 mencapai angka satu digit. Karenanya program pelatihan kader keamanan pangan desa ini sangat tepat dan sesuai. Hal ini karena salah satu langkah untuk percepatan penurunan stunting adalah terpenuhinya gizi anak anak. Hal ini tentu dapat dikontrol dan didorong oleh kader keamanan pangan desa agar masyarakat dan balita bisa mengkonsumsi pangan yang sehat dan bergizi. "Stunting harus dapat dicegah Sedini mungkin dan dimulai dari Lingkungan Rumah, Sekolah dan Masayarakat Sehingga dalam Pemenuhan Gizi Seimbang harus tetap di perhatikan. Karenanya program pelatihan kader keamanan pangan ini sudah pas dan tepat" ujarnya.
Fauzan menyampaikan apresiasi kepada BPPOM atas inisiasi dalam mewujudkan kader keamanan pangan desa. Ia mengatakan bahwa sebelumnya program penuruan stunting berkelanjutan pada dunia pendidikan telah dilakukan. Menurutnya pelaksanaannya semacam membuat percontohan bagaimana mengelola dan mensosialisasikan makanan sehat di desa, sekolah dan pasar sehingga masyarakat memahami dan menjalankan pola hidup sehat. "Saya Berharap Kegiatan Pelatihan bisa membentuk personal Sumber Daya Manusia agar bisa mengimplementasikan Ilmu yang diberikan kepada masyarakat sehingga dapat mencegah stunting dan mengantisipasi penyakit lainnya"Jelasnya.
Fauzan berharap agar kader yang menjadi target implementasi program ini harus yang benar-benar memiliki komitmen yang kuat untuk mewujudkan pangan yang aman. Ia meminta kepada semua kader keamanan pangan yang telah dilatih untuk terus mengimplementasikan program dan kebijakan dalam upaya percepatan pelaksanaan stunting di Lombok Barat.
Sementara itu Kepala BPPOM Mataram Dra. I Gusti Ayu Adhi Aryapatni,Apt menjelaskan Bahwa Program Desa Pangan Aman yang diinisiasi oleh Badan POM Mataram ini merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat desa dalam menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang aman sampai pada tingkat perseorangan dan memperkuat ekonomi desa. Ia mengatakan bahwa salah satu strategi untuk mencapai tujuan tersebut adalah memperkuat kapasitas SDM yang ada di desa diantaranya melalui pelatihan kader desa untuk menjadi agent keamanan pangan di desa. "Hingga tahun 2022, sebanyak 195 desa di 9 kabupaten/Kota telah diintervensi (43 desa diintervensi intensif dan 152 desa diintervensi non intensif). Intervensi intensif dilaksanakan di Kabupaten Lombok Barat untuk 5 desa pada tahun 2014
Intervensi non intensif dilaksanakan di Kabupaten Lombok Barat tahun 2018: 21 desa dan tahun 2019: 19 desa. Total desa yang telah diintervensi di Kabupaten Lombok Barat 2014 – 2019 sebanyak 45 desa dari 113 desa (39,82%). Jumlah Tim Keamanan Pangan Desa (TKPD) sebanyak 100 orang" ujarnya.
Ia mengatakan bahwa sesuai dengan Perpres No. 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Sunting dan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS Nomor Kep. 101/M.PPN/HK/06/2022 tentang Percepatan Kab/Kota Lokasi Fokus Intervensi Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2023 di 34 Provinsi dengan Skema Percepatan Khusus dan Skema Pendampingan maka Pemerintah Daerah diminta untuk proaktif dan bergerak cepat dalam melaksanakan program percepatan stunting. Karenanya pihak BPPOM terus mendorong pembentukan kader keamanan pangan desa di seluruh Kabupaten/Kota sebagai upaya untuk melakukan percepatan penurunan stunting sesuai aturan yang berlaku. "Provinsi NTB masuk dalam 12 Provinsi Skema Percepatan Khusus, dimana 12 Provinsi ini merupakan provinsi dengan prevalensi balita stunting yang tinggi, sebagai rencana aksi Tim Percepatan Pengentasan Stunting (TPPS) Provinsi NTB, salah satu intervensi yang dilakukan oleh BPOM yaitu dengan 50 % desa yang diintervensi Desa Pangan Aman adalah desa stunting
Sesuai dengan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2021-2022, Prevalensi stunting Kabupaten Lombok Barat Tahun 2021 28,9% sedangkan tahun 2022 mengalami kenaikan menjadi 34,0%, sedangkan persentase balita stunting yang dilaporkan rutin melalui e-PPGBM di Kabupaten Lombok Barat tahun 2021 sebanyak 22,71% mengalami penurunan di tahun 2022 menjadi 18,98% dan awal tahun 2023 ini turun mencapai 10,79 persen.
BBPOM Mataram mendukung Program Bhakti Stunting yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan mereplikasi program tersebut pada desa-desa stunting yang diintervensi Program Desa Pangan Aman untuk Lombok Barat yaitu Desa Penimbung Kec. Gunungsari dan Desa Cendi Manik Kec. Sekotong"ujarnya.
Ia menambahkan bahwa Pelatihan Kader keamanan pangan desa merupakan kegiatan untuk membekali kemampuan kader kader desa tentang keamanan pangan. Pelatihan untuk kader ini penting dilakukan agar kader tersebut dapat mendampingi komunitas desanya dalam menerapkan prinsip keamanan pangan. Selain itu, agar kader dapat melakukan pengawasan sehingga tidak terjadi penyimpangan pada praktek keamanan pangan dilingkungannya. Melalui pelatihan ini diharapkan kompetensi kader desa tentang keamanan pangan dapat ditingkatkan sehingga dapat terus mengawal pelaksanaan keamanan pangan di desa secara berkelanjutan. (Red)
Social Footer