Saat Diklarifikasi dikediamannya, Selasa (21/03), MH menegaskan bahwa hal itu tidak benar.
"Jadi saya pastikan dugaan penggelapan dana hibah pokir untuk Yayasan Durattun Nasihin Attagali, itu tidak benar," tegas pria yang saat ini menjabat anggota DPRD Lobar, Fraksi PAN tersebut.
Dijelaskan MH, dana hibah pokir tersebut, masuk dalam APBD Lobar Tahun Anggaran 2022, yang pengajuannya melalui proposal. Dimana keseluruhan dana hibah Rp 150 juta, tidak hanya dialokasikan untuk yayasan. Namun terbagi untuk beberapa peruntukan.
Antara lain, Diantaranya rehab rumah ibadah (Rubad) Yayasan Duratun Nasihin, sekitar hampir Rp 50 juta. Kemudian untuk sekretariat dan pengadaan komputer, sumbangan untuk sejumlah mushala, serta beberapa hal lainnya.
"Sebelumnya, anggaran hibah pokir ini mengalami keterlambatan pencairan. Sudah saya konsultasikan dengan Kesra, saya disuruh kerjakan dulu, karena hibah ini dananya pasti cair. Akhirnya saya gunakan uang pribadi untuk kerja sebesar Rp 30 juta. Termasuk untuk sumbangan mushala. Kalau untuk bagian belakang bangunan Yayasan Durattun Nasihin Attagali, uang itu saya belikan bahan material," bebernya.
"Berikutnya untuk beli spandek dan beberapa kebutuhan lainnya. Tahap awal pembangunan, dulu memang patungan sukarela dengan jamaah. Saya juga sebenarnya pendiri yayasan. Karena dari awal perjuangan dulu saya paling depan, bahkan dari nol sebelum ada bangunan yayasan itu," jelasnya.
Setelah semua pekerjaan klir, lanjut MH, Anggaran yang masih tersisa saat itu, sekitar Rp 15 juta, itupun dibagi lagi. Dengan rincian, sekitar Rp. 4 juta, disisihkan untuk pembayaran pembuatan akta notaris yayasan dan Rp. 11 Juta, diserahkan ke pendiri yayasan tersebut. Ini dihajatkan untuk perbaikan MCK, tempat wudhu dan pengecatan rubad yayasan.
"Jadi nggak benar kalau seluruh bagian rubad yayasan itu dari jamaah. Kalau bagian depan itu memang jamaah, tapi bagian belakang sampai spandeknya itu dari dana hibah pokir. Saya menyesalkan ketidakfahaman pendiri Yayasan kemudian dibuat menjadi persoalan. Dia tidak faham apa itu dana pokir," katanya.
Selain itu, Kata Munawir, masalah tekhnis pokir adalah kewenangan ketua yayasan yang bertanggung jawab ke ketua pembina yayasan, Menurutnya, pembina itu juga sebagai pendiri di yayasan dari nol sampai selesai bahkan di resmikan beberapa bulan lalu oleh bupati lombok barat
Munawir menuding ada pihak lain yg berusaha meretakkan hubungannya dgn ust ulum. " Saya mulai dari nol pembangunan rubath itu sampai finish sama ustadz ulum beserta jamaah karena saya juga pendiri rubath dan pembina yayasan tersebut." Pungkasnya
" Mereka tidak tahu bahwa hibah ke yayasan itu peruntukannya untuk apa, ada rehab rubath ada untuk sekretariat yayasan beserta perlengkapan yayasan seperti komputer printer dan lainnya, termasuk juga untuk bantuan pembangunan mushalla yg ada di dusun tegal, mungkin mereka kira hanya untuk rubath saja." Tegasnya
Sementara itu, Ketua Yayasan Duratun Nasihin Attagali, Fathurrahman, menyesalkan dugaan pendiri yayasan yang dimuat melalui media massa. Dia pun menyangkal adanya pernyataan bahwa pihaknya tidak pernah berkoordinasi soal pencairan dana hibah pokir.
Pencairan yang dilakukan dirinya, sudah mendapat persetujuan dari bendahara. Bahkan Jauh hari sebelumnya, pihaknya sudah mengantongi KTP bendahara yayasan, sebagai syarat untuk pencairan dana hibah di bank.
"Intinya tidak benar apa yang disampaikan. Bahkan untuk tanda tangan saat mencairkan dana, bendaharanya sudah mempersilahkan. Bukti chat saya dengan bendahara, masih saya simpan," tegasnya.
Ditempat yang sama, salah satu Ketua RT di di Dusun Tegal, Sai'un, membenarkan pernyataan ketua yayasan. Dia pun menyesalkan, ketidakpengetahuan pendiri yayasan menyebabkan situasi warga menjadi tidak kondusif.
"Semua warga juga sudah tahu, bahwa penbangunan bagian belakang rubad sampai spandeknya itu dari dana hibah pokir," tandasnya.
Social Footer