Lombok Barat, DTulis.com - Saya apreasiasi upaya pemerintah dalam menurunkan Angka kemiskinan di Kabupaten Lombok Barat tahun 2021 sebesar 0,8% menjadi 3,76%.
Namun, sumber pendapatan masyarakat juga berkurang di tinjau dari daya beli yang masih rendah.
Di tambah dengan tingginya tagihan pemakaian air mereka yang di luar jangkauan kemampuan masyarakat.
Saya menilai Indikator Kinerja Kunci dalam menjalankan Kebijakan Daerah telah gagal.
Pertumbuhan ekonomi tahun 2020 Lombok Barat anjlok. Meskipun Peningkatan terjadi kembali tahun 2021 sebesar 3,57%. Namun aneh, malah tingkat kepercayaan diri birokrat untuk mengambil pinjaman di bank mengalami peningkatan.
Pemerintah enggan melakukan evaluasi terhadap kinerja perusahaan Daerah seperti perusahaan daerah air minum.
Tahun 2020 laba bersih PTAM Giri Menang hanya sebesar Rp. 31.752.910 dari total pendapatan sebesar Rp. 147.532.220.
Saya melihat hasil akhir tersebut tak memuaskan. Artinya pengelolaan nya perlu di evaluasi dengan serius.
Mestinya, PTAM Giri Menang bisa lebih dari itu. Bayangkan saja, semenjak 1980 perusahaan Daerah air Minum ini di garap, tak mampu memberikan kelonggaran pembayaran tagihan air bagi masyarakat Lombok Barat.
Ini Ironi, mengingat sumber mata air pemerintah peroleh secara gratis dari bumi Lombok Barat.
PTAM Giri Menang hanya membayar pajak sebesar 9 jutaan setahun kepada negara.
Sedangkan beban usahanya mencapai Rp. 105.976.000, termasuk biaya operasional yang setiap tahun selalu bertambah.
Tetap saja Tagihan air semakin meningkat. Biaya hidup membengkak. Kondisi tersebut semakin memperparah keadaan masyarakat.
Selain itu juga lemahnya perhatian pemerintah terhadap kontrol stabilitas harga distribusi air bersih, mengesankan Lombok Barat kalah set. Kondisi ini harus di perbaiki dengan transparan.
Ukuran statistic sebagai ukuran ideal yang dapat digunakan sudah tidak sejalan dengan realitas kondisi masyarakat.
Data Pelanggan PT Air Minum Giri Menang (Perseroda) 2020 adalah sebanyak 150.065 Sambungan Rumah.
Jika jumlah pendapatan PTAM di akumulasi dengan jumlah pendapatan perusahaan ini setahun, maka ini tentu jauh ketimpangannya.
Artinya tentu Lombok Barat termasuk sangat rugi mempertahankan kerjasama dengan manajemen pengelolaan seperti itu.
Saya melihat pemerintah Kabupaten Lombok Barat perusdanya tidak bisa move on dari budaya manajemen feodal. Mereka lemah untuk menghasilkan solusi kongkrit untuk mengurangi tekanan masyarakat dari aspek biaya pembayaran air bersih.
Kualitas air yang sampai kepada pelanggan pun kerapkali mendapat temuan keluhan yang serius. Anehnya, laporan dari tahun 2010 hingga 2020, selalu mendapat penilaian kinerja "Sehat".
Akal-akalan bengkel, bukan fenomena yang terjadi sekali dan sifatnya insidental. Ini tentu karena ada masalah dalam cara pengelolaan perusahaan.
Humas PTAM dan Dewan Pengawasannya merupakan sumber informasi yang kredibel, tapi malah menjadi tidak kompeten menyelesaikan tugas akhir Dengan baik.
Yang diakui sebagai alat ukur adalah angka kepuasan pelanggan, sedangkan peningkatan kualitas pelayanan cenderung banyak di keluhkan. Data-data Malah menjadi tempelan kemunafikan para pejabatnya.
PENGAWAS PTAM, diam seribu bahasa. Seakan-akan tidak ada masalah, padahal dokumen laporan keuangan perusahaan jelas-jelas menunjukkan penyelesaian parah.
Keberadaan PTAM Giri Menang di Lombok Barat tahun 2021, sebelumnya telah terkoreksi parah dan tidak sesuai dengan harapan Masyarakat.
Tahun 2022 ini ada pada posisi yang tak karu-karuan. Entahlah, tapi ditunggu saja laporan terbaru.
Kebocoran pipa air terjadi peningkatan. Namun lambat respon perbaikan. Padahal biaya operasional terus meningkat.
Jumlah pegawai sebanyak 275 orang. Jika di hitung 1.85 per 1000 pelanggan. Ini sangat efisien, namun menjadi penyebab rendahnya produktivitas kerja PTAM Giri Menang. Jauh dari kata proporsional apalagi menghasilkan profesionalitas kerja.
Saya melihat keberadaan PTAM Giri Menang di bawah pengelolaan L. Zaini, secara statistic belum mampu menjelaskan dan menghadirkan kemajuan pada masa Fauzan Khalid.
Fauzan hanya menerima laporan data, namun menutup telinga atas keluhan masyarakat. Pejabat-pejabat ini hanya menyampaikan apa yang dirasakan saja.
Pemda harus mampu memformulasikan anggaran secara utuh untuk memberikan subsidi tagihan air. Pemda mestinya memberikan pemahaman secara sederhana tapi tetap utuh.
Seberapa kuat Post Delivered anggaran Pemda Lombok Barat dalam mengeksekusi miliaran Rupiah anggaran untuk sector Perusahaan Daerah.
Jangan samakan perusahaan daerah saat di pimpin oleh H. Lalu Mujitahid Pada tahun 1963. Yang di bangun dengan mimpi-mimpi besar mensejahterakan masyarakatnya.
Saat itu, perusda masih seumur jagung namun ia mampu menjaga dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya.
Dulu Di belakang SMPN 1 Gerung, disitu berdiri pabrik Genteng Merek Gerung. Kemudian Pabrik Tikar Mendong di Perampuan, sebahagian mesinnya masih ada. Selanjutnya pabrik Sutra di Golong, Narmada mungkin masih bisa terlihat bekas-bekasnya. Terakhir pabrik Sabun juga dulu di Produksi oleh Perusda.
Itu pun partisipasi Publik sangat terasa karena masyarakat percaya pada pengelolaan nya.
Jangan sampai PTAM Giri Menang menjadi Oligarki yang merusak harapan indah masyarakat Lombok Barat.
Pandemic Covid19 varian Omicron saat ini serba tidak menentu sehingga berpotensi menghancurkan semua sector ekonomi. Namun jangan buat kondisi masyarakat semakin menyedihkan. Paling tidak keluarkan kebijakan dispensasi kebijakan biaya air bagi masyarakat.
Melalui suplai dan Demand-nya kebijakan anggaran daerah yang progress dan produktif Lombok Barat di prediksi mampu lebih baik dan realistis.
Para anggota DPRD juga jangan keasyikan tidur. Jangan sampai kami berasumsi jika kalian main-main dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat.
Saatnya Pemda Lombok Barat melakukan intervensi kebijakan untuk kepentingan masyarakat melalui murahnya harga air bersih.
Lawan Dan keluarkan para Bandit yang ada di PTAM GIRI MENANG Mataram. Sekali lagi Lawan !!!
Oleh : Muizzudin
Koordinator Lembaga Kajian Masyakarat (LKM RINJANI)
Social Footer